Penghargaan Anugerah Cita Negeri dari Kompas TV kategori cita sehat dan sejahtera kepada Kabupaten Morowali melalui program “Jemput Sakit, Pulang Sehat” perlu ditinjau secara kritis menggunakan sudut pandang kebijakan publik, karena kategori penghargaan ini memiliki dua aspek utama yaitu pemerataan akses layanan kesehatan dan penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat. Program tersebut digambarkan sebagai cara pemerintah daerah mempermudah warga yang tinggal jauh dari puskesmas atau rumah sakit untuk dijemput dan diantar kembali setelah mendapatkan layanan kesehatan.
Gambaran ini menempatkan program tersebut sebagai inovasi pelayanan, meski belum terlihat dokumen resmi yang menjelaskan bagaimana penghargaan tersebut diputuskan secara terukur dan dapat dicek kembali oleh publik. Ketiadaan informasi penilaian menjadikan penghargaan ini perlu diuji bukan dari pernyataan, melainkan melalui bukti yang jelas dan terbuka.
Dalam ruang kebijakan publik, transparansi penilaian penting karena penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga dapat menjadi alat untuk menilai kualitas tata kelola dan hasil layanan pemerintah daerah. Tanpa transparansi penilaian, penghargaan berisiko menimbulkan anggapan bahwa kinerja pemerintah daerah dinilai melalui citra, bukan dampak nyata.
Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
Program “Jemput Sakit, Pulang Sehat” IKLAS pada dasarnya merupakan pelayanan penjemputan pasien menggunakan ambulans agar warga yang sebelumnya sulit mengakses layanan kesehatan tetap dapat memperoleh perawatan. Upaya ini layak diapresiasi dari sisi kemudahan akses layanan kesehatan, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Namun tidak ditemukan data publik yang menjelaskan dampak program secara jelas seperti jumlah kendaraan yang beroperasi, cakupan wilayah penjemputan per bulan, jumlah warga yang mendapat layanan, waktu respon petugas, serta hasil kesehatan warga setelah dilayani. Tanpa data tersebut, klaim keberhasilan masih bersifat pernyataan deklarasi, bukan bukti yang dapat diukur dan diikuti perkembangannya. Khususnya keterbukaan data tersebut kepada publik Morowali.
Perlu peninjauan kesesuaian program Jemput Sakit Pulang Sehat dengan prinsip pemerataan akses kesehatan yang bersifat menyeluruh. Penilaian pemerataan layanan kesehatan perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan sebagai syarat dasar sistem layanan yang adil.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali menunjukkan masih terdapat ketimpangan antara wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan, khususnya antara RSUD Salabangka Paku di Bungku Selatan dan RSUD Morowali di Bungku Tengah sebagai rumah sakit rujukan utama. Wilayah kepulauan seperti Sombori Kepulauan dan Menui Kepulauan hanya ditopang oleh RS dan puskesmas dengan kapasitas terbatas. Pola ini menunjukkan bahwa pemerataan layanan belum tercapai secara struktural sehingga program penjemputan pasien berfungsi sebagai solusi reaktif, bukan penyelesaian ketimpangan akses. Penilaian indikator pemerataan perlu mengutamakan kapasitas sistem, bukan hanya kemampuan menjangkau pasien dalam keadaan sakit. Kerangka ini membuka analisis lanjutan mengenai distribusi tenaga kesehatan sebagai unsur penting kapasitas pelayanan.
Distribusi tenaga kesehatan memperlihatkan ketimpangan yang serupa. Bungku Tengah memiliki tenaga kesehatan jauh lebih besar dibanding wilayah kepulauan dan pesisir, sementara wilayah dengan hambatan geografis justru memerlukan tenaga kesehatan lebih banyak. Kondisi ini menjelaskan bahwa pemerataan tidak dapat diukur melalui kemampuan menjangkau pasien, tetapi melalui kehadiran layanan berkualitas di seluruh wilayah. Ketimpangan tenaga kesehatan memperlihatkan bahwa pemerataan belum tercapai, meskipun terdapat layanan ambulans. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi berbasis sistem, bukan berbasis kegiatan.
Lingkungan yang Bersih dan Sehat
Ini mengantarkan kita pada indikator penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat, penilaian juga seharusnya merujuk pada capaian cakupan sanitasi layak, akses air bersih, manajemen sampah rumah tangga dan industri, kedisiplinan perilaku hidup bersih, serta tren penyakit berbasis lingkungan. Jika Morowali menerima penghargaan pada kategori ini, maka sangat wajar publik mempertanyakan konsistensi fakta lapangan dengan keputusan penghargaan. Misalnya, keberadaan kawasan industri dalam skala besar seperti IMIP terbukti berimplikasi pada tekanan terhadap kualitas lingkungan, dari debu, asap, maupun limbah air dan padat, hingga ISPA yang telah menjadi perhatian berbagai kelompok masyarakat dan media nasional. Penilaian perlu menjawab apakah kondisi lingkungan telah memenuhi standar dan apakah pemerintah daerah telah menjalankan pengawasan ketat, mitigasi, dan transparansi data lingkungan.
Merujuk pada pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam acara tersebut, bahwa tugas pemerintah daerah bukan sekadar mengobati tetapi menjaga masyarakat tetap sehat agar produktif, maka logika sistem kesehatan diarahkan pada pencegahan penyakit dan penguatan faktor penentu kesehatan sejak hulu. Program berbasis kuratif (pengobatan) seperti Jemput Sakit Pulang Sehat memiliki nilai kepedulian, tetapi tanpa keseimbangan kebijakan pencegahan seperti edukasi gizi, pengurangan risiko penyakit berbasis lingkungan, kampanye pola hidup sehat, penguatan layanan primer, dan pemantauan faktor risiko, maka tujuan jangka panjang kesehatan masyarakat tidak tercapai.
Terlepas dari ketidakjelasan ukuran penilaian dari penghargaan tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Morowali masih memiliki tumpukan pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Alih-alih terlarut dalam euforia penghargaan, langkah nyata untuk membuktikan kelayakan dari penghargaan itu adalah mandatory!
Discussion about this post